Sabtu, 16 Februari 2013

harian Republika online


50 Karyawan Dipecat, DPRD Karawang Panggil Perusahaan

Selasa, 15 Januari 2013, 09:49 WIB
Komentar : 0
Antara/Wahyu Putro A
Sebuah kompleks industri di Karawang, Jawa Barat (file photo)
REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG---Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (FSPK) akan mengawal jalannya pemanggilan pimpinan perusahaan PT KD Heat Technology Indonesia oleh anggota DPRD Kabupaten Karawang. Pemanggilan tersebut, terkait dengan pemecatan 50 karyawan perusahaan asal Jepang tersebut.

Komite Eksekutif FSPK Kabupaten Karawang, Khamid Istakhori, mengatakan, sebenarnya dewan telah dua kali memanggil jajaran direksi perusahaan itu. Namun, dua kali juga mereka tak memenuhi panggilan tersebut. "Jadi, ini pemanggilan terakhir," ujar Khamid, Selasa (15/1).

Perusahaan harus menghadap Ketua DPRD Karawang dan mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum yang mereka lakukan terkait pemecatan 50 orang pekerjanya beberapa bulan yang lalu.

Apabila perusahaan menolak lagi untuk hadir, maka FSPK akan melakukan sejumlah tindakan. Salah satunya dengan melakukan aksi massa di Kawasan Industri Surya Cipta. Kawasan tersebut, akan diblokir oleh buruh.

Termasuk juga memblokir Gerbang Tol Kawasan Industri Karawang. Bila tuntutan ini tak terpenuhi, maka aksi buruh akan terus berlangsung sampai tuntutan ini terpenuhi.

Mulai Rabu (16/1), para buruh dari FSPK akan melakukan mogok kerja selama sebulan. Aksi ini juga akan  diikuti seluruh karyawan ​dari PT KD Heat Technology Indonesia.

"Intinya, kami menuntut supaya 50 pekerja itu kembali dibekerjakan dengan status pekerja kontrak waktu  tidak tertentu,(karyawan tetap)" paparnya.
Reporter : Ita Sri Winarsih
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari

KEJAHATAN ITE

Pertanyaan:
Legalitas Hasil Cetak Tweet Sebagai Alat Bukti Penghinaan

Jawaban:


 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) mengatur beberapa konten yang dilarang, antara lain perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pemerasan atau pengancaman, termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik.  
 
Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.
 
Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (naturlijk persoon) dan bukan pribadi hukum (rechts persoon). Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan (Sitompul, 2012).
 
Delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif.  
 
Dalam mempermasalahkan konten yang diduga memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (Sitompul, 2012);
·               Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi tertentu dan bukan kepada pribadi hukum, bukan pula ditujukan kepada orang secara umum, atau kepada sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.
·               Identitas dapat berupa gambar (foto), user name, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.
·               Identitas tersebut – meskipun bukan identitas asli – diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.  
 
Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan, konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi.
 
Berdasarkan kronologi singkat pertanyaan Rekan, unsur konten dan konteks menurut pendapat kami telah terpenuhi, sehingga Rekan secara spesifik dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bunyi lengkap Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
 
Sanksi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [1] UU ITE).
 
Print screen sebagai alat bukti
Pasal 5 UU ITE memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:
1.    Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
2.    Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
 
Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya... merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, seperti peradilan pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase.  
 
UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perluasan dari alat bukti yang sah”. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus “…sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.Perluasan tersebut mengandung makna:
1.     mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).Yang dimaksud dengan alat bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti laindalam hukum acara pidana dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain.
2.     memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP.  
 
Dengan demikian dapat kami simpulkan, print screen kata-kata atau kalimat dalam twitter Rekan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan sepanjang bukti tersebut secara teknis dapat dipertanggungjawabkan otentitasnya.
 
Semoga membantu.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
-       Sitompul, Josua, 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta : Tatanusa;
-       www.warungcyber.web.id

press release aksi tgl 02.01.2013

“KAMU AKAN SAYA CIDUK!” KADO TAHUN BARU DARI APARAT TNI SURUHAN PT. KD HEAT TECHNOLOGY INDONESIA

oleh Fspk Karawang pada 1 Januari 2013 pukul 13:42 ·
PRESS RELEASE AKSI TGL 02.01.2013



PRESS RELEASE :
“KAMU AKAN SAYA CIDUK!” 
KADO TAHUN BARU DARI APARAT TNI SURUHAN PT. KD HEAT TECHNOLOGY INDONESIA


LAWAN PHK DAN TINDAK KEKERASAN OLEH APARAT TNITERHADAP BURUH DI PT. KD HEAT TECHNOLOGY INDONESIA


Sekali lagi, perusahaan investasi Jepang di Indonesia melakukan pelanggaran atas UU Indonesia. Dan ini, menambah daftar panjang perlakuan buruk perusahaan Jepang kepada para pekerjanya. PT. KD Heat Technology Indonesia (KDI) yang beralamat di Kawasan Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Nusa 1 Kav. B19-B22 Ciampel 41361 – 0267.440443 setidaknya melakukan pelanggaran atas 3 hal, yaitu :1. Pemecatan terhadap 50 orang pekerja dengan alasan habis kontrak, padahal para pekerja tersebut berdasarkan nota pemeriksaan dari Disnakertrans Karawang No. 566/B.3474/BPKK statusnya telah berubah menjadi PKWTT (Pekerja tetap) dan tidak bisa dipecat secara sepihak oleh perusahaan.2. Para pekerja yang dipecat tersebut, adalah pengurus dan anggota SPK. PT. KDI sehingga pemecatan terhadap mereka adalah pelanggaran atas UU 21 tahun 2000 dengan ancaman penjara 1-5 tahun / denda 100-500 juta rupiah.3. Perusahaan menggunakan aparat TNI untuk melakukan intmidasi dan teror kepada para pekerja. Yusuf, Sekretaris SP KDI diancam akan “diciduk” apabila terus melawan. Sungguh cara2 orde baru yang militeristik yang sudah usang dan sikap yang sangat anti demokrasi.


Atas perlakuan tersebut FSPK sudah melayangkan surat protes kepada pimpinan perusahaan dan berencana mengadukan hal ini ke KOMNAS HAM. Pengaduan atas kejadian tersebut juga akan dilakukan kepada institusi terkait meliputi Komandan Kodim 0604 Karawang, Mabes TNI AD, Kepala Staff TNI AD dan Mentri Pertahanan. Penggunaan cara-cara kekerasan apalagi oleh aparat TNI bukan saja melanggar hukum-HAM dan menyalahi mekanisme perburuhan, tetapi juga sangat melukai perasaan keadilan bagi rakyat, sebab TNI seharusnya bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mengamankan negara dari serangan musuh dan bukan melakukan teror kepada buruh. APARAT TNI, JUGA HIDUP DARI GAJI YANG DIBAYARKAN OLEH NEGARA DAN GAJI ITU BERASAL DARI PAJAK YANG DIBAYAR PARA PEKERJA.


Atas hal ini, maka FSPK akan melakukan aksi-aksi massa ke kantor pemerintahan (Disnakertans, Bupati, DPRD dan Kantor Kodim) dan berakhir akan dilaksanakan aksi di pabrik. FSPK dengan tegas menyatakan sikapnya sebagai berikut :
  1. Mengecam tindakan perusahaan PT. KDI yang melakukan pemecatan secara sepihak kepada 50 orang pengurus / anggota SPK PT. KDI dan menuntut perusahaan segera mempekerjakan mereka kembali.
  2. Mengecam tindakan intimidasi dan teror yang dilakukan oleh aparat TNI kepada para pekerja PT. KDI
  3. Menyerukan perlawanan secara luas atas PHK buruh dan mengajak kepada kaum buruh di Karawang untuk bersatu melawan kriminalisasi dan teror oleh aparat TNI.


BURUH BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN !
BURUH BERJUANG PASTI MENANG !
HANCURKAN MILITERISME, FEODALISME DAN KAPITALISME !

 

PHK karyawan yang di rumahkan

Pertanyaan:
Jika Perusahaan Mem-PHK Karyawan yang Dirumahkan
  

jawaban:
1.    Sebelumnya, kami perlu menjelaskan bahwa istilah “dirumahkan” tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Mengenai istilah “dirumahkan” ini, kita dapat merujuk kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (butir f), yang menggolongkan “meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu” sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.
 
Mengenai kewajiban pengusaha dan pekerja, Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatakan bahwa sebelum ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Kewajiban pengusaha antara lain yaitu membayar upah pekerja, dan kewajiban pekerja yaitu melaksanakan pekerjaannya.
 
Hal serupa diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja (“SE Menaker No. 5/1998”). SE Menaker No. 5/1998 pada dasarnya mengatur bahwa:
1.    Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.
 
2.    Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan.
 
Jadi, dalam hal para karyawan “dirumahkan” berarti karyawan-karyawan tersebut masih berstatus pekerja di perusahaan (karena belum terjadi pemutusan hubungan kerja), yang harus digaji oleh perusahaan.
 
2.    Kami kurang jelas dengan apa yang Anda maksud dengan “pemenuhan kewajiban karyawan”. Pada dasarnya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan kewajiban karyawan. Oleh karena itu, mengenai hal tersebut Anda harus melihat kepada perjanjian kerja, peraturan kerja bersama, dan peraturan perusahaan.
 
Yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan adalah mengenai kewajiban perusahaan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja.
 
Sebagai pihak yang memutuskan hubungan kerja, maka pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (Pasal 156 ayat [1] UU Ketenagakerjaan). Mengenai besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian terdapat dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan
 
Sedangkan, untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”), maka berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, perusahaan sebagai pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, wajib membayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 
Pasal 62 UU Ketenagakerjaan:
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
2.    Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja;
3.    Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.

Senin, 04 Februari 2013

Menyoal Kembali Union Busting


Oleh Khamid Istakhori pada 2 Feb 2013 pkl 21:24

……. Kemenangan  Serikat Karyawan Indosiar (SEKAR INDOSIAR) dalam persidangan perdata kasus Union Busting yang menyatakan bahwa PT. Indosiar Visual Mandiri bersalah telah melakukan pelanggara Union Busting dan mewajibkan direksinya untuk membayar denda sebesar 31 Januari 2011)Rp. 2 juta rupiah / hari serta meminta maaf selama 2 (dua) hari berturut-turut di media cetak nasional  adalah kemenangan gerakan buruh Indonesia secara luas. Kita bersepakat untuk tidak mengklaim sebagai kemenangan SEKAR INDOSIAR, Federasi,  maupun Komite. Karena sejatinya  dalam kapasitasnya masing-masing gerakan buruh Indonesia secara luas memberikan kontribusinya masing-masing.
Hanya dengan cara seperti inilah, setiap “kemenangan kecil”  akan menjadi inspirasi dan memiliki arti sejati . Mengklaim atau mempatenkan kemenangan menjadi milik satu kelompok bukan saja menciderai kesatuan gerak kaum buruh Indonesia tetapi juga akan menjadikan kemenangan ini tidak berarti apa-apa.

(Catatan  kecil dari Malam Refleksi Kemenangan SEKAR INDOSIAR, di kantor LBH PERS)

Perkara Union Busting, adalah perkara yang gawat saat ini. Perkara yang sudah tidak bisa lagi kita tolerir karena dia sudah seperti gurita yang menjeratkan kakinya dan menyerangkan racun hitamnya ke dalam sendi kehidupan kaum buruh Indonesia. Ungkapan ini, mungkin tak mampu mewakili kondisi yang sebenarnya terjadi tetapi setidaknya memberikan penyadaran kepada kita bahwa kini, kita sedang berhadapan dengan puncak keburukan Union Busting. Dalam istilah keseharian, UNION BUSTING dapat dijelaskan dengan sederhana  sebagai sebuah upaya (oleh siapapun) secara tersistematis untuk memberangus serikat buruh.

Memberangus, berarti membuatnya rusak, membuatnya tak berfungsi, membuatnya lemah dan tak berdaya. Dengan cara halus sampai cara yang paling kasar. Baik dilakukan oleh pengusaha kelas kacangan sampai Negara sebagai aktornya. Intinya Union Busting adalah upaya untuk melemahkan dan bahkan membunuh serikat, kalau perlu dengan membunuh pimpinan dan anggotanya sebagaimana yang kita kenal dalam sejarah perjuangan Marsinah, terbunuh karena membela haknya, hak buruh!

Kemerdekaan berserikat dan Konstitusi
Konstitusi Negara yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa telah dengan tegas, memberikan rambu-rambu dan bahkan sebenarnya inilah ruh dari Undang-undang dasar kita : kemerdekaan secara hakiki kepada seluruh warga Negara. Konstitusi ini, disusun dalam suasana revolusioner ketika bangsa ini lepas dari cengekeraman penjajahan, maka sangat tegas memberikan jaminan agar kemerdekaan itu menjadi milik sebenarnya seluruh rakyat. “Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam konstitusi kita, artinya tidak ada satupun pihak di republik ini dengan kekuasaannya merasa berhak melakukan pencabutan hak itu demi dan atas nama kepentingan apapun, apalagi demi kepentingan modal, investasi dan  stabilitas,” gugat Ami dari Komite Solidaritas  Nasional.

Konstitusi yang sangat gamblang tersebut, kemudian dipertegas dengan Undang-undang yang telah berusia satu dekade  lebih, UU 21 tahun 2000. Undang-undang ini memberikan rambu-rambu yang lebih tegas, bahkan kemudian memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan pidana di dalamnya. Tetapi, sepertinya UU ini juga hanya macan kertas karena meskipun telah memasuki tahun ke sebelas sejak ditandatangai  oleh presiden, tetap saja tidak mampu memberikan jaminan keamanan bagi seluruh buruh untuk bisa bebas berserikat tanpa tekanan.

Dalam refleksi kemenangan SEKAR INDOSIAR kemudian Ichsan Malik dari Titian Perdamaian memberikan sebuah gambaran yang lebih kongkrit terkait dengan kondisi tanpa kepemimpinan hukum ini, sebuah kondisi yang gelap gulita. Ichsan Malik menegaskan bahwa apabila  tidak segera diupayakan perubahan mendasar atas gerakan kita dalam melawan pemberangusan serikat bukan tidak mungkin kondisi gelap tanpa lentera hukum ini akan bertahan 50 tahun lagi, bahkan lebih panjang. Upaya yang ditumbuhkan harus mencakup sebuah gerakan yang meluas bagi seluruh kalangan terutama buruh untuk menjadikan kesadaran terhadap hukum sebagai “panglima” bagi gerakan kita. Kesadaran hukum yang kuat  pada masyarakat akan memberikan tekanan yang kuat bagi Negara untuk bertindak ketika terjadi pelanggaran. Bahkan dalam keadaan tanpa undang-undang yang baik sekalipun tetapi ketika tekanan masyarakat kuat, niscaya akan terjadi perubahan secara signifikan. Sebagai contoh lihatlah apa yang terjadi di Indonesia  pada kurun waktu tahun 1998 dan awal kemenangan Hugo Chavez di Venezuela.  Dalam kasus Venezuela, begitu memenangkan revolusi di Venezuela, Chavez langsung “mewajibkan” seluruh rakyatnya untuk melek Konstitusi, karena Chavez sadar bahwa hanya dengan rakyat yang melek dan sadar akan nilai-nilai Konstitusi sajalah maka kesadaran hukum akan terwujud. Dengan kesadaran hukum yang kuat maka kontrol terhadap kekuasaan dan juga  kontrol terhadap upaya penyelewengan kekuasaan atau rongrongan pihak yang kontra revolusi dapat dikalahkan. “Kunci yang harus dikedepankan adalah kesadaran hukum yang luas!”, Kata Ichsan Malik.

Jadi meskipun Undang-undang dasar dan Undang-undang 21 tahun 2000 telah memberikan dasar dan legitimasi bagi kita untuk berserikat tetapi kalau pemahaman dan kesadaran masyarakat belum tumbuh sama saja, seperti  jauh panggang dari api.

Perlawanan Union Busting dan Gerakan Massa
Kemenangan SEKAR INDOSIAR memberikan sebuah pelajaran berharga kepada kita bahwa kekuatan kolektif dan kesatuan gerak merupakan kunci kemenangan. Bukan saja  mempersiapkan gugatan yang disusun secara detail dengan fakta-fakta yang kuat tetapi juga pengawalan secara ketat dalam persidangan. Tercatat bahwa setiap kali persidangan digelar, tak pernah absen mereka hadir dalam jumlah yang besar.

Pengerahan massa dalam persidangan memiliki arti penting, setidaknya akan memberikan dampak psikologis bagi para hakim dan lembaga peradilan bahwa apabila mereka melakukan kesalahan fatal dengan memenangkan pihak pengusaha yang seharusnya kalah, maka akan terjadi  gejolak, minimal kantor Pengadilan akan berubah menjadi ajang demonstrasi. Pengalaman demikian juga dilakukan oleh Serikat pekerja Angkasa Pura 1 dalam menghadpi persidangan di Pengadilan Hubungan  industrial Jakarta dengan keputusan memenangkan para pekerja.

“Gugatan yang sempurna dan detail dengan bukti yang kuat akan memudahkan kita memenangkan tuntutan, tetapi itu saja tidak cukup. Dibutuhkan kekuatan penekan lainnya yaitu gerakan massa yang solid dan terus menerus melakukan pressure,” kata Aben, pengacara dari LBH  Jakarta. “Salah besar kalau kita mengharapkan keadilan di pengadilan, karena di  Indonesia, Negara yang sangat korup ini, prinsip pengadilan yang berpihak kepada kebenaran bagi rakyat sudah bergeser, di sini yang ada adu kuat bukti,” lanjut Aben sambil mmemberikan penekanan bahwa kekuatan massa yang solid merupakan alat tekan yang efektif.

Sejarah telah memberikan pelajaran berharga bagi kita, betapa gerakan massa tahun 1998 telah sangat efektif menumbangkan kekuasaan rezim otoriter dan bagaimana kekuatan massa aksi buruh yang bergelombang mampu menahan keinginan rezim untuk merevisi UU 13 tahun 2003 menjadi lebih buruk lagi pada tahun 2006. Maka, terkait dengan perlawanan terhadap Union Busting, selayaknya kita harus bekerja sangat keras untuk mampu memobilisasi perlawanan secara lebih besar lagi. Tanpa itu semua, maka jangan pernah berharap keadilan dan kemenangan akan datang dengan sendirinya, meskipun hukum ditulis dengan keberpihakan kepada kaum buruh.

2011, tahun perlawanan terhadap Union busting
Melalui Raker yang berlangsung selama 2 hari, pada akhir Desember 2010, KSN  telah mengambil sebuah keputusan besar dengan menetapkan tahun 2011 sebagai tahun perlawanan terhadap Union Busting. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan utama bahwa Union Busting telah menjadi musuh utama bagi gerakab buruh Indonesia dan menunjukkan kondisi yang memburuk. “Jangankan serikat yang baru terbentuk, serikat yang sudah bertahun-tahun terbentukpun menghadapi ancaman yang besar, “ Kata Sulistiani, sekretaris KSN memberikan alasan,” modus yang paling sering digunakan adalah memecah belah buruh dengan membentuk serikat tandingan!”.

Fenomena yang luar biasa terkait dengan union busting membuat semua pihak semestinya bersatu melakukan perlawanan, dan setelah satu decade UU 21 tahun 2000 diberlakukan, justru kondisinya semakin memburuk. KSN menemukan ada setidaknya 25 pola terkait dengan upaya untuk melakukan pemberangusan serikat buruh, dari cara yang paling halus dengan tawaran naik jabatan bagi pengurus serikat, sampai membentuk serikat tandingan dan kemudian dengan memecat ketua merupakan modus yang dilakukan oleh para pengusaha. Ada semacam ketetapan tidak tertulis yang dibela dengan sangat serius oleh para pengusaha, bahwa mereka akan ngotot berusaha sampai titik darah penghabisan agar seluruh kasus Union Busting dapat mereka menangkan. Tak terbilang berapa besar uang yang harus mereka keluarkan untuk membayar preman, membayar aparat penegak hukum sampai memberikan sogokan kepada pimpinan serikat gadungan yang mereka bentuk agar menuruti semua sekenario yang telah mereka rancang. Bahkan, kemudian Negara abai terhadap tanggung jawab mereka untuk melindungi rakyatnya. Keterlibatan Negara, dalam pandangan KSN telah dimulai dengan menetapkan ketentuan yang sangat liberal dalam hal kebebasan berserikat diantaranya dengan menetapkan persyaratan pembentukan serikat buruh yang hanya memerlukan 10 orang, seakan-akan memberikan kemudahan bagi buruh untuk mengekspresikan kebebasannya dengan membentuk serikat, tetapi sejatinya inilah cara pemerintah atas pesanan lembaga donor internasional melakukan politik pecah belah terhadap buruh. Pasca UU ini diberlakukan, kondisi yang sangat ironis terjadi, jumlah serikat buruh bertambah sangat pesat tetapi jumlah buruh yang berserikat justru mengalami penurunan yang cukup besar. Ini artinya menunjukkan bahwa UU 21 tahun 2000 telah sangat ampuh melakukan politik pecah belah bagi buruh.

Disamping itu, kemudian melalui UU 02 tahun 2004 tentang PPHI, negara memasukkan perselihan antar serikat buruh sebagai materi yang akan dapat disidangkan secara perdata. Inilah bukti kongkrit bahwa Negara memang membuat sekenario untuk melemahkan serikat buruh. Maka tepatlah ketika KSN membuat prioritas program dengan menjadikan tahun 2011 sebagai tahun perlawanan terhadap Union Busting. Pilihan ini didasarkan pada kondisi yang semakin memburuk dan harus secepatnya dilakukan penggalangan dan mobilisasi yang sangat besar untuk melakukan gugatan kepada negara yang telah abaik kepada rakyatnya.

Ikhsan malik memberikan catatan penting, bahwa perubahan akan terjadi dengan tercipatnya konflik yang besar, yang berarti terjadinya perlawanan. “Sebagai perumpamaan dapat digambarkan bahwa 3 syarat untuk menjadikan perlawanan kita terhadap union busting ini membesar adalah  terjadi titik api yang menyebar dibanyak tempat, ada angin yang menghembus dan ada rumput kering,” kata Ichsanul Malik. Artinya ? perlawanan terhadap Union Busting harus dilakukan dengan sistematis. Banyaknya kasus-kasus Union Busting berupa pemecatan ketua serikat, memecah belah serikat dan tindakan represi merupakan titik api yang harus tetap dijaga sebagai momentum perlawanan, tetapi itu semua tak berarti apa-apa dan hanya akan membakar diri kita kalau tidak dibarengi dengan hembusan angin besar berupa konsolidasi dan penguatan secara terus menerus melalui pendidikan, penyadaran dan aktivitas membangun perlawanan lainnya. Maka, apabila syarat pertama dan kedua sudah terpenuhi, bersiaplah untuk berlawan karena lahan dengan rumput kering berupa mandegnya hukum akan menjadi pemicu perlawanan yang sangat dahsyat.

Apakah upaya ini akan menjadi kenyataan ditandai dengan kebangkitan gerakan buruh Indonesia terutama dalam upaya melakukan perlawnan tehrdap union busting? Semua berpulang pada kita semua, maukah kita secara bersama, dengan kesatuan gerak dan kesamaan cita-cita menjadikan upaya perlawanan tidak terpisah sendiri-sendiri tetapi menjadikannya sebagai agenda bersama menuju perubahan.

Sebagaimana ditulis dalam awal tulisan ini, kita sehausnya tidak menjadikan perlawanan dan memaknai setiap kemenangan yang sudah kita capai sebagai milik diri sendiri, tetapi mendedikasikannya untuk kemenangan sejati gerakan buruh Indonesia.


Saya menemukan tulisan lama ini dalam computer di rumah. Dipostng ulang semoga bisa menjadi bahan bacaan bersama. Karena ditulis pada 2011, mungkin beberapa data / fakta perlu pembaharuan agar sesuai konteks terbaru (Khi)